Keuangan.id – 01 April 2026 | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menjadi sorotan setelah muncul isu bahwa sejumlah pemerintah daerah (Pemda) berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan PPPK. Langkah tersebut didorong oleh kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diatur dalam Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Kebijakan tersebut baru akan berlaku pada Januari 2027, namun dampaknya sudah dirasakan oleh banyak daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penjelasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Menteri PAN‑RB Rini Widyantini menegaskan bahwa PPPK tidak boleh dipecat sebelum masa kontrak berakhir. “Pada intinya, kalau kontraknya belum selesai, tidak boleh dihentikan atau dipecat,” ujar Rini. Ia menambahkan bahwa PPPK diangkat demi keberlangsungan layanan publik dan pemerintah telah meminta surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dari masing‑masing instansi saat mengangkat PPPK.
Rini juga mengakui adanya tekanan fiskal di tingkat daerah akibat batas maksimal 30 persen untuk belanja pegawai. Namun, ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap PPPK tetap menjadi prioritas. “Begitu dia menjadi ASN, kita harus memberikan perlindungan kepada ASN itu,” tegasnya.
Reaksi Gubernur NTT dan Upaya Solusi Bersama
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Laka Lena, dalam rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah bersama pemerintah pusat di Kupang, menyampaikan bahwa pihaknya masih mencari solusi bersama. “Kita harus mencari solusi bersama. Tidak boleh ada satu pun pegawai, termasuk PPPK, yang dirumahkan,” kata Melki. Ia menyoroti bahwa rata-rata belanja pegawai di NTT saat ini mencapai lebih dari 50 persen dari total APBD, jauh di atas batas yang ditetapkan.
Data tersebut menunjukkan tantangan fiskal yang signifikan bagi NTT. Pemerintah provinsi berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menemukan alternatif, termasuk penyesuaian alokasi anggaran, peningkatan pendapatan daerah, atau restrukturisasi belanja operasional.
Posisi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
Menanggapi kekhawatiran Pemda, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya efisiensi dan kreativitas dalam mencari sumber pendapatan tambahan. Ia mengingatkan bahwa Pasal 146 ayat (3) UU HKPD memungkinkan penyesuaian persentase belanja pegawai daerah berdasarkan keputusan menteri, namun penyesuaian tersebut harus menjadi solusi terakhir setelah upaya efisiensi selesai.
Tito menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri akan memantau kemampuan fiskal Pemda secara intensif dan menurunkan tim ke lapangan untuk memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja yang melanggar aturan.
Analisis Dampak dan Langkah Selanjutnya
- Ketentuan UU HKPD 2022: Pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, efektif 2027.
- Posisi PPPK: Tidak boleh dipecat sebelum kontrak selesai, sebagaimana ditegaskan oleh Menpan RB.
- Tantangan daerah: Beberapa Pemda, termasuk NTT, memiliki rasio belanja pegawai di atas 50 persen, menimbulkan tekanan anggaran.
- Solusi yang dibahas: Penyesuaian persentase melalui Pasal 146 ayat (3), pencarian pendapatan tambahan, dan efisiensi belanja operasional.
Dengan adanya pernyataan tegas dari Menpan RB dan komitmen Gubernur NTT untuk tidak merumahkan PPPK, harapan kini beralih pada dialog konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah. Jika penyesuaian kebijakan dapat dilakukan secara tepat, diharapkan tidak akan terjadi PHK massal yang dapat mengganggu layanan publik.
Selain itu, pemantauan ketat oleh Kementerian Dalam Negeri serta keterlibatan DPR dalam mengawal kebijakan keuangan daerah menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa batasan 30 persen tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja yang melanggar hak PPPK.
Ke depannya, Pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan pedoman yang jelas dan fleksibel, sementara pemerintah daerah harus meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan daerah, pengelolaan aset, dan inovasi dalam pengeluaran. Dengan sinergi tersebut, tujuan utama – menjaga keberlangsungan layanan publik tanpa mengorbankan hak-hak PPPK – dapat tercapai.
