Keuangan.id – 17 Mei 2026 | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya kepekaan kepala daerah terhadap kondisi riil di tengah masyarakat. Ia meminta kepala daerah untuk aktif turun langsung ke lapangan guna memantau jalur distribusi, mengawasi rantai produksi, serta memeriksa harga komoditas secara berkala.
Menurut Bima, pemimpin daerah harus aktif memantau kondisi riil di lapangan agar potensi gangguan pasokan dapat segera diantisipasi. Selain itu, ia juga menegaskan agar seluruh kepala daerah tidak menomorduakan program swasembada pangan nasional meskipun dihadapkan pada tuntutan janji politik lokal.
Bima menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pengendalian inflasi terus dilakukan secara konsisten melalui rapat koordinasi rutin yang telah digelar sejak 24 Oktober 2022. Pemerintah pusat juga menerapkan mekanisme insentif fiskal berbasis penghargaan dan evaluasi guna mendorong daerah lebih aktif menjaga stabilitas harga.
Pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya melalui alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk mendukung berbagai langkah intervensi pasar dan kelancaran distribusi bahan pangan.
Bima turut menyampaikan apresiasinya kepada Bank Indonesia atas inisiatif pengendalian inflasi yang dinilai berhasil membangun integrasi sistem pangan dari hulu hingga hilir. Ia berharap gerakan serupa dapat terus diperluas di berbagai wilayah lainnya.
Dalam upaya menjaga stabilitas nasional, peran TNI juga tidak kalah penting. Mendagri memuji TNI yang berhasil menjaga inflasi dan stabilitas nasional. Dengan demikian, pemerintah dapat fokus pada upaya pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Upaya menjaga stabilitas nasional dan mengendalikan inflasi merupakan prioritas utama pemerintah. Dengan kerja sama antara pemerintah, TNI, dan masyarakat, diharapkan dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
