Keuangan.id – 03 April 2026 | Indonesia dan Korea Selatan memperkuat kolaborasi di sektor energi bersih dengan menempatkan Energy Storage System (ESS) sebagai titik fokus utama. Langkah ini diambil menjelang target ambisius pemerintah untuk meningkatkan porsi energi terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional.
Seiring dengan percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan, tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah ketidakmampuan jaringan listrik untuk menyeimbangkan fluktuasi produksi energi surya dan angin. ESS menjadi solusi strategis untuk menyimpan kelebihan energi pada saat produksi tinggi dan melepaskannya saat permintaan meningkat.
Kerja sama bilateral mencakup beberapa elemen kunci:
- Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Kementerian Perdagangan, Industri, dan Kecil‑Menengah Korea Selatan.
- Pembentukan konsorsium gabungan yang melibatkan perusahaan energi, produsen baterai, dan institusi riset dari kedua negara.
- Transfer teknologi baterai berkapasitas tinggi serta pelatihan sumber daya manusia di Indonesia.
- Piloting proyek ESS skala menengah di beberapa pulau besar, termasuk Jawa Barat dan Sulawesi Selatan.
Berikut perkiraan kapasitas ESS yang diharapkan tercapai di Indonesia berdasarkan skenario agresif:
| Tahun | Kapasitas ESS Terpasang (MW) |
|---|---|
| 2025 | 1.200 |
| 2030 | 3.500 |
| 2040 | 7.800 |
Pasar penyimpanan energi ini membuka peluang investasi signifikan. Analisis lembaga keuangan menunjukkan potensi nilai investasi hingga US$15 miliar dalam dua dekade ke depan, dengan estimasi penciptaan lebih dari 30.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Investor asing, khususnya perusahaan asal Korea Selatan, diperkirakan akan menyediakan modal, teknologi, dan manajemen proyek, sementara perusahaan Indonesia akan mengelola operasi dan integrasi ke jaringan listrik nasional.
Namun, realisasi ambisi tersebut masih menghadapi beberapa kendala:
- Kebijakan regulasi yang masih dalam tahap penyusunan, termasuk standar keamanan baterai dan tarif layanan penyimpanan.
- Kebutuhan investasi awal yang tinggi, terutama untuk fasilitas manufaktur baterai dalam negeri.
- Integrasi ESS ke sistem grid yang memerlukan upgrade infrastruktur dan sistem kontrol pintar.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah berencana mengeluarkan insentif fiskal, mempercepat perizinan, serta meningkatkan kerjasama riset antara lembaga akademik dan industri. Jika semua elemen berjalan lancar, ESS tidak hanya akan menutup kesenjangan energi terbarukan, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional serta mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.
