Keuangan.id – 09 April 2026 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi dan produk asing di sektor energi. Salah satu langkah strategis adalah mempercepat hilirisasi melalui pembiayaan yang berasal dari perbankan nasional, termasuk bank milik negara.
Selama beberapa tahun terakhir, sebagian besar proyek hilir—seperti petrokimia, LNG, dan energi terbarukan—masih banyak didanai oleh investor asing. Kondisi ini tidak hanya mengalirkan nilai tambah keluar negeri, tetapi juga menimbulkan risiko ketergantungan pada teknologi, harga, dan kebijakan luar negeri.
Untuk mengatasi hal tersebut, ESDM telah mengeluarkan arahan resmi yang mengajak seluruh bank nasional, khususnya BUMN, untuk menyediakan fasilitas pembiayaan khusus bagi proyek-proyek hilir. Arahan tersebut mencakup penyediaan kredit jangka panjang, garansi pemerintah, serta skema pembiayaan inovatif yang dapat menurunkan risiko bagi pemberi pinjaman.
Target utama kebijakan ini adalah meningkatkan nilai tambah dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, memperkuat neraca perdagangan, dan mengurangi defisit impor barang teknologi. Pemerintah menargetkan bahwa dalam lima tahun ke depan minimal 30% proyek hilir energi akan dibiayai oleh sumber dana domestik.
Peran bank sangat krusial. Bank-bank seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia diharapkan menyusun produk pembiayaan yang sesuai, antara lain:
- Kredit jangka panjang dengan tenor 10‑15 tahun.
- Fasilitas penjaminan risiko yang diberikan bersama pemerintah.
- Skema pembiayaan berbasis proyek (project‑based financing) dengan mekanisme pembayaran yang fleksibel.
- Paket pembiayaan yang menggabungkan ekuitas dan utang untuk menurunkan beban bunga.
Bank Indonesia diperkirakan akan mendukung kebijakan ini dengan memberikan insentif berupa penurunan suku bunga acuan bagi kredit yang ditujukan untuk hilirisasi energi, serta mengeluarkan regulasi yang mempermudah proses persetujuan kredit.
Meski prospek positif, tantangan tetap ada. Proyek hilir biasanya memerlukan keahlian teknis tinggi dan menghadapi risiko operasional yang signifikan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, bank, dan pihak swasta menjadi kunci untuk menyediakan jaminan tambahan serta transfer pengetahuan.
Jika sinergi ini berhasil, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor, memperkuat industri dalam negeri, dan menjadikan sektor energi sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang lebih mandiri.
