Keuangan.id – 15 Maret 2026 | India menghadapi tekanan energi yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah konflik militer di Timur Tengah mengganggu pasokan gas alam dunia. Pemerintah Delhi secara resmi mengaktifkan bahan bakar alternatif seperti minyak tanah, biomassa, dan pelet RDF untuk menjaga kestabilan pasokan energi domestik. Langkah darurat ini menimbulkan dilema lingkungan, mengingat bahan bakar tersebut menghasilkan emisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan LPG atau gas alam.
Sementara itu, raksasa energi multinasional Shell melaporkan bahwa total emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2025 tetap stabil di angka 1,1 miliar metrik ton CO2 ekuivalen. Data ini menegaskan bahwa emisi skala industri masih menjadi pendorong utama pemanasan global, bahkan ketika beberapa negara beralih ke bahan bakar yang lebih bersih.
India Mengaktifkan Bahan Bakar Alternatif
Menanggapi gangguan di Selat Hormuz—jalur utama pengiriman minyak dan gas—Menteri Perminyakan dan Gas Alam, Hardeep Singh Puri, mengumumkan bahwa pemerintah akan memperluas penggunaan minyak tanah di gerai ritel serta mengalokasikan minyak bakar untuk sektor industri. Kebijakan tersebut dipandang sebagai upaya mengalihkan beban LPG dan gas pipa ke bahan bakar yang lebih mudah didapatkan dalam kondisi darurat.
Distribusi LPG diprioritaskan untuk rumah tangga, dengan sistem kode autentikasi dan pembatasan pemesanan ulang untuk mencegah penimbunan di pasar gelap. Di samping itu, Kementerian Lingkungan Hidup, Hutan, dan Perubahan Iklim (MoEFCC) mengeluarkan izin sementara bagi penggunaan bahan bakar berpolusi tinggi di sektor perhotelan, restoran, dan industri ringan selama satu bulan.
Implikasi Lingkungan dan Sosial
Penggunaan minyak tanah dan biomassa meningkatkan emisi partikulat dan sulfur di udara, yang dapat memperburuk kualitas udara terutama di wilayah perkotaan yang padat. Meskipun pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bersifat temporer, para ahli kesehatan publik memperingatkan potensi lonjakan kasus pernapasan dan penyakit kardiovaskular.
Di sisi lain, kebijakan tersebut mencerminkan prioritas strategis: menghindari kelangkaan energi yang dapat melumpuhkan perekonomian nasional. Pabrik dan fasilitas produksi dipandu untuk beralih ke minyak bakar, menjaga kontinuitas produksi sekaligus mengurangi tekanan pada persediaan LPG yang dialokasikan untuk keperluan rumah tangga.
Shell dan Emisi Global
Laporan tahunan Shell mengungkapkan bahwa emisi totalnya pada 2025 tetap pada level 1,1 miliar metrik ton CO2 ekuivalen, dengan mayoritas emisi masuk dalam kategori Scope 3—yaitu emisi yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar yang dijual kepada konsumen akhir. Intensitas Karbon Bersih (Net Carbon Intensity/NCI) tercatat 71 gram CO2 per megajoule, tidak berubah sejak 2024.
Perusahaan menargetkan NCI nol pada tahun 2050 melalui diversifikasi portofolio energi, termasuk listrik terbarukan, hidrogen, dan bahan bakar nabati. Namun, kritikus menilai bahwa fokus pada intensitas karbon dapat menyamarkan peningkatan total emisi apabila volume penjualan bahan bakar fosil terus tumbuh.
Hubungan Antara Krisis Global dan Emisi Korporat
Krisis migas yang memaksa India beralih ke bahan bakar berpolusi menyoroti ketergantungan dunia pada hidrokarbon. Ketika negara‑negara besar mengubah kebijakan energi mereka demi keamanan pasokan, produsen energi seperti Shell tetap mencatat emisi besar, menambah tekanan pada negosiasi iklim internasional.
Pengamat pasar energi mencatat bahwa lonjakan permintaan bahan bakar alternatif dapat memperpanjang umur aset fosil, memperlambat transisi energi bersih. Di sisi lain, diversifikasi sumber energi menjadi keharusan bagi negara‑negara yang rentan terhadap gejolak geopolitik di kawasan produksi minyak.
Secara keseluruhan, situasi ini menegaskan bahwa keamanan energi dan mitigasi perubahan iklim tetap berada dalam ketegangan yang kompleks. Kebijakan darurat India menunjukkan betapa cepatnya pemerintah dapat mengesampingkan standar lingkungan bila pasokan energi terancam, sementara laporan Shell menegaskan bahwa emisi korporat tetap signifikan meski ada target jangka panjang.
Para pembuat kebijakan, investor, dan masyarakat luas perlu menyeimbangkan kebutuhan energi jangka pendek dengan komitmen iklim jangka panjang, agar krisis energi tidak menjadi alasan utama peningkatan polusi global.
