Keuangan.id – 26 April 2026 | Pemkab Pati sempat menyiapkan anggaran sebesar Rp 40 juta untuk pengadaan kursi pijat yang akan ditempatkan di kantor kepaniteraan. Rencana tersebut diumumkan pada awal tahun anggaran 2024/2025 dan menuai sorotan publik begitu detail anggarannya terungkap.
Namun, dalam minggu terakhir bulan Mei, Plt Bupati Pati memutuskan untuk membatalkan pengadaan tersebut. Dalam rapat mendadak bersama perangkat daerah, Plt Bupati menegaskan bahwa biaya Rp 40 juta dapat dialokasikan ke program pembangunan jalan desa dan fasilitas kesehatan yang lebih mendesak. Ia menambahkan, “Jika kita menghabiskan uang publik untuk barang yang sifatnya hiburan, mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya.”
Alasan Pembatalan dan Reaksi Masyarakat
Keputusan pembatalan didasarkan pada tiga pertimbangan utama: pertama, prioritas pembangunan infrastruktur; kedua, kurangnya data yang menunjukkan kebutuhan nyata akan kursi pijat di lingkungan kerja pemerintah; ketiga, potensi munculnya persepsi korupsi atau penyalahgunaan dana publik.
- Anggaran Rp 40 juta dapat menutupi pembangunan tiga jalan desa sepanjang 2,5 km.
- Dana yang dialokasikan sebelumnya untuk kursi pijat dapat dialihkan ke program imunisasi anak usia dini.
- Pengawasan internal menyarankan agar pengeluaran belanja barang mewah ditunda hingga ada regulasi yang lebih jelas.
Masyarakat Pati, terutama melalui media sosial, menyambut baik keputusan tersebut. Banyak yang menilai langkah Plt Bupati sebagai contoh kepemimpinan yang bertanggung jawab, meski ada pula suara yang menilai keputusan itu terlalu berlebihan.
Kasus Serupa di Kalimantan Timur
Sementara itu, di wilayah lain, kontroversi sejenis kembali mengemuka. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menghadapi kritikan keras setelah terungkap bahwa ia menganggarkan kursi pijat senilai Rp 125 juta dalam anggaran 2024/2025. Gubernur membela dirinya dengan alasan bahwa ia sering mengemudi jarak jauh, sehingga kursi pijat dianggap penting untuk menjaga kondisi fisiknya.
Rudy Mas’ud menegaskan bahwa pengadaan tersebut sudah termasuk dalam perencanaan resmi provinsi dan bukan keputusan mendadak. Ia juga meminta agar masyarakat menilai kebijakan dengan lebih objektif, mengingat beban kerja yang mengharuskannya menempuh rute panjang setiap hari.
Reaksi publik di Kaltim beragam. Sebagian menganggap pengeluaran tersebut wajar mengingat fungsi strategis pejabat tinggi, namun mayoritas menilai bahwa prioritas anggaran seharusnya diarahkan pada proyek-proyek yang langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan.
Perbandingan Kedua Kasus
Jika dilihat secara komparatif, kedua kasus menyoroti dilema yang sama: bagaimana menyeimbangkan kebutuhan pribadi pejabat dengan harapan publik atas penggunaan dana negara. Di Pati, keputusan pembatalan menunjukkan sikap preventif untuk menghindari persepsi negatif. Sebaliknya, di Kaltim, gubernur memilih mempertahankan pengadaan dengan alasan kesehatan pribadi, yang menimbulkan debat publik lebih intens.
Para pengamat kebijakan publik menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama. Mereka menyarankan agar pemerintah daerah menyusun pedoman yang jelas tentang pengadaan barang-barang non-esensial, termasuk kursi pijat, sehingga tidak menimbulkan keraguan di mata publik.
Secara keseluruhan, kontroversi ini mengingatkan semua pemangku kepentingan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, terutama di era digital dimana informasi bergerak cepat.
Dengan langkah pembatalan di Pemkab Pati, diharapkan contoh ini dapat menjadi acuan bagi daerah lain dalam menilai prioritas belanja publik, menghindari potensi mudarat, dan menyalurkan dana kepada sektor yang benar‑benar membutuhkan.
