Keuangan.id – 22 Mei 2026 | Konflik di Papua kembali memanas dengan terjadinya kontak tembak antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Puncak Papua. Dalam insiden ini, 12 warga sipil tewas akibat penyerangan yang dilakukan oleh KKB.
KKB yang dipimpin oleh Guspi Waker melakukan serangan brutal terhadap warga sipil di Camp Wini Kalikuluk MP 69, Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Serangan mendadak ini menimbulkan korban jiwa, termasuk seorang anak perempuan berusia sekitar 12-15 tahun yang meninggal akibat luka tembak.
Menurut informasi, KKB diperkirakan berjumlah sekitar 15 orang dengan persenjataan berupa satu pucuk senjata jenis AR-15 dan beberapa senjata api rakitan. Proses evakuasi delapan pendulang emas yang tewas akibat penyerangan di wilayah Korowai, Kabupaten Yahukimo, Papua, mulai disiapkan aparat gabungan.
Satgas Koops Habema terus melakukan patroli dan pengamanan di wilayah tersebut untuk mencegah aksi serupa terulang. Negara menyadari bahwa stabilitas tidak mungkin tercapai hanya melalui operasi militer, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan rakyat.
Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mengungkapkan keprihatinan karena prajurit TNI kembali menjadi korban akibat serangan KKB di Papua. Nasir Djamil mengatakan bahwa sejak 2019 hingga Januari 2022, ada 41 prajurit TNI yang tewas akibat aksi KKB di Papua.
Pemerintah harus mengambil langkah strategis dan terukur dalam konteks pendekatan keamanan di Papua. Jangan sampai kemudian Papua menjadi killing field bagi prajurit TNI yang bertugas di sana dan warga sipil di sana.
Penambahan tentara di Papua gagal menghentikan konflik yang terjadi di wilayah tersebut. Penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan menyeluruh.
Dalam upaya meningkatkan keamanan di Papua, pemerintah harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi konflik, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan. Pemerintah juga harus meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia terlindungi.
