Keuangan.id – 10 April 2026 | Jakarta – Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI) menuntut pemerintah untuk meninjau kembali regulasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2025. Menurut ALFI, regulasi tersebut menimbulkan inefisiensi dan menambah beban biaya logistik nasional.
Selain itu, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkatkan harga bahan bakar avtur, yang selanjutnya mendorong kenaikan biaya angkutan baik untuk penumpang maupun kargo. Presiden menginstruksikan agar kenaikan biaya avtur ditanggung pemerintah, namun dampaknya tetap terasa pada freight cost.
ALFI menekankan bahwa bahan bakar hanya menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya transportasi. Faktor operasional lain seperti asuransi, biaya kapal, dan rerouting juga berkontribusi signifikan, sehingga regulasi KBLI perlu diselaraskan untuk meningkatkan efisiensi.
Ketua Umum DPP ALFI, Akbar Djohan, menyatakan bahwa asosiasi telah berdiskusi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Investasi serta BKPM untuk memperbaiki regulasi yang ada. Ia menambahkan bahwa gangguan rantai pasok global menambah tekanan pada biaya logistik, sehingga percepatan hilirisasi industri menjadi penting.
- ALFI meminta harmonisasi regulasi KBLI 2025 guna mengurangi inefisiensi.
- Konflik AS‑Iran menaikkan harga avtur dan menambah freight cost.
- Biaya logistik dipengaruhi oleh bahan bakar serta faktor operasional lain.
- Koordinasi dengan kementerian terkait sedang berlangsung untuk revisi regulasi.
- Percepatan hilirisasi dianggap kunci menurunkan biaya logistik.
