Keuangan.id – 15 April 2026 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan perubahan signifikan pada formula penetapan harga patokan mineral di Indonesia. Perubahan ini mencakup komoditas nikel dan bauksit serta akan berlaku mulai April 2026.
Penetapan harga patokan merupakan mekanisme pemerintah untuk menentukan harga jual minimum bagi mineral yang diekspor, dengan tujuan melindungi nilai tambah dalam negeri dan menstabilkan pendapatan sektor pertambangan. Sebelumnya, formula tersebut didasarkan pada harga internasional spot, biaya produksi, dan margin keuntungan yang ditetapkan secara tetap.
Formula baru yang diumumkan ESDM menambahkan beberapa variabel, antara lain:
- Harga referensi internasional yang dihitung rata‑rata tiga bulan terakhir.
- Biaya logistik domestik yang disesuaikan dengan inflasi tahunan.
- Komponen nilai tambah industri pengolahan dalam negeri.
- Margin keuntungan yang fleksibel, tergantung pada volatilitas pasar global.
Berikut adalah perbandingan singkat antara formula lama dan formula baru:
| Komponen | Formula Lama | Formula Baru |
|---|---|---|
| Harga Referensi | Spot price bulanan | Rata‑rata tiga bulan |
| Biaya Produksi | Fixed cost | Adjusted by CPI |
| Nilai Tambah | Tidak termasuk | Termasuk nilai tambah domestik |
| Margin Keuntungan | Statis 5 % | Fleksibel 3‑7 % berdasarkan volatilitas |
Perubahan formula ini diperkirakan akan memberi tekanan pada produsen nikel dan bauksit, terutama yang bergantung pada ekspor mentah. Dengan memasukkan nilai tambah industri dalam negeri, harga patokan kemungkinan akan naik, meningkatkan biaya bagi pembeli luar negeri. Sebaliknya, produsen yang telah mengintegrasikan proses pengolahan di Indonesia dapat memperoleh margin yang lebih menguntungkan.
Berbagai pihak industri menyambut kebijakan ini dengan campuran harapan dan kekhawatiran. Asosiasi Penambang Indonesia menilai bahwa penyesuaian harga patokan dapat meningkatkan daya saing produk hilir, namun mengingatkan bahwa kenaikan biaya produksi harus diimbangi dengan dukungan kebijakan fiskal dan insentif investasi.
ESDM menegaskan bahwa transisi ke formula baru akan diiringi dengan sosialisasi intensif kepada pelaku industri, serta penyediaan data transparan terkait komponen harga. Pemerintah berharap bahwa kebijakan ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai nilai mineral global, sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan.
