Keuangan.id – 10 April 2026 | JAKARTA, 10 April 2026 – Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menelaah rencana pembelian kendaraan listrik khusus untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat, program pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin desil 1 dan 2. Inisiatif ini muncul seiring dengan upaya pemerintah mempercepat transisi energi dan mengoptimalkan penggunaan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa rekrutmen siswa Sekolah Rakyat tidak lagi berbasis pendaftaran melainkan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendekatan berbasis data ini memastikan bahwa bantuan pendidikan tepat sasaran, sekaligus membuka peluang bagi penggunaan kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan.
Mobil listrik sebagai solusi mobilitas sekolah
Dalam rapat koordinasi Gugus Tugas Pengendalian Operasional Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Inten Soeweno (STIS) Cibinong, Kemensos mengumumkan kajian awal terkait pembelian mobil listrik untuk mengangkut siswa, guru, serta perlengkapan pendidikan. Menurut Agus Jabo, kendaraan listrik dapat menurunkan biaya operasional harian hingga 30 persen dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak, sekaligus mengurangi jejak karbon yang selama ini menjadi beban lingkungan.
Analisis internal juga mengacu pada data yang diungkapkan oleh Anindya Novian Bakrie, Komisaris Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk, yang memperkirakan bahwa elektrifikasi kendaraan komersial seperti bus dan truk dapat menghemat subsidi BBM negara hingga Rp 84 triliun per tahun. Meskipun fokus utama Kemensos adalah mobil listrik untuk keperluan sekolah, potensi penghematan skala nasional menjadi pertimbangan penting dalam keputusan pembelian.
Sinergi antara kebijakan DTSEN dan insentif kendaraan listrik
Penggunaan DTSEN tidak hanya memudahkan identifikasi keluarga miskin, tetapi juga memungkinkan koordinasi lintas kementerian untuk menyediakan insentif fiskal bagi pembelian kendaraan listrik. Pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan lunak, pengurangan pajak kendaraan, serta subsidi listrik untuk mengisi baterai, yang diharapkan dapat menurunkan harga jual mobil listrik menjadi lebih terjangkau bagi lembaga publik.
Sejumlah pakar energi, termasuk Sripeni Inten Cahyani dari Dewan Energi Nasional, menekankan pentingnya konsistensi implementasi kebijakan. Tanpa dukungan pembiayaan yang memadai, adopsi kendaraan listrik dapat terhambat meskipun ada insentif. Oleh karena itu, Kemensos berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Keuangan untuk menyelaraskan regulasi, memastikan bahwa kendaraan listrik yang dibeli memenuhi standar keamanan dan efisiensi energi.
Penguatan kapasitas SDM dan monitoring berkelanjutan
Selain aspek teknis, Wamensos juga menyoroti kebutuhan peningkatan kapasitas tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat. Melalui program monitoring dan evaluasi (Monev) yang terus menerus, wali asuh dan wali asrama akan dilatih untuk mengoperasikan serta merawat kendaraan listrik dengan aman. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kerusakan dini dan memperpanjang umur kendaraan.
Jika terjadi kendala di lapangan, Kemensos meminta Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi langsung dengan unit teknis kementerian. Pendekatan terintegrasi ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, berkelanjutan, dan mendukung kemandirian energi nasional.
Secara keseluruhan, kajian pembelian mobil listrik untuk Sekolah Rakyat mencerminkan sinergi antara kebijakan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan memanfaatkan data DTSEN, insentif fiskal, serta program penguatan kapasitas SDM, Kemensos berharap dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih efisien, sekaligus berkontribusi pada pengurangan beban subsidi BBM negara.
