Keuangan.id – 27 April 2026 | Jakarta, Kompas.com – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI‑P), Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa pembatasan penggunaan uang tunai dalam tahapan pemilu tidak dapat dijadikan solusi utama untuk memerangi politik uang. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusulkan regulasi pembatasan uang kartal selama proses pemilihan umum.
Usulan KPK dan Penilaian Ganjar
Ganjar mengakui bahwa pembatasan uang tunai dapat menjadi salah satu cara pencegahan, namun menekankan perlunya langkah komprehensif lain. Menurutnya, faktor biaya politik yang masih tinggi harus diturunkan melalui penyediaan ruang publik gratis untuk kampanye, termasuk akses media arus utama, debat resmi, serta baliho standar yang disediakan oleh penyelenggara pemilu.
Ia juga menuntut agar praktik politik uang dikategorikan sebagai kejahatan pemilu serius, dengan penegakan hukum yang cepat dan sanksi tegas, seperti diskualifikasi, pembatalan kemenangan, atau larangan mencalonkan diri pada periode berikutnya.
Kaderisasi Calon Presiden dan Kendala Implementasi
Kepala DPP PDI‑P menyoroti pentingnya demokratisasi internal partai dan penguatan proses kaderisasi. Dalam pandangannya, calon presiden (capres) yang berasal dari kader partai harus selaras dengan UUD 1945, namun realisasinya sulit karena mekanisme internal partai yang belum sepenuhnya transparan.
Anggota DPR Golkar, yang tidak dapat memberikan komentar resmi karena kendala akses data, diperkirakan memberikan penilaian kritis terhadap usulan KPK yang menekankan calon presiden harus berasal dari kader partai. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang fleksibilitas partai dalam menyeleksi calon yang memiliki integritas tinggi.
Usulan Batas Masa Jabatan Ketua Umum Partai
KPK juga mengajukan usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik (ketum) maksimal dua periode. Ganjar menilai usulan ini realistis bila didukung oleh mekanisme internal yang kuat, namun mengingat tradisi politik Indonesia yang masih mengutamakan kepemimpinan lama, implementasinya memerlukan perubahan budaya politik.
Ia menambahkan bahwa partai harus melibatkan KPK, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil dalam proses edukasi pemilih. Edukasi tersebut bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa sogokan dalam pemilu bukanlah rezeki, melainkan ancaman bagi demokrasi.
Edukasi Pemilih dan Peran Masyarakat Sipil
Ganjar mengusulkan program edukasi terpadu yang melibatkan lembaga pendidikan, LSM, serta media. Program ini diharapkan dapat menurunkan tingkat penerimaan politik uang melalui pemahaman hak dan kewajiban pemilih serta pentingnya integritas calon.
- Penyuluhan langsung di kampus dan komunitas lokal
- Workshop bagi aktivis politik dan kader partai
- Penggunaan media sosial untuk kampanye anti‑politik uang
Dengan langkah‑langkah tersebut, Ganjar berharap ekosistem politik Indonesia dapat bergerak menuju pemilu yang bersih, kompetitif, dan berlandaskan pada nilai‑nilai demokratis.
Secara keseluruhan, respons Ganjar menegaskan bahwa solusi pembatasan uang tunai harus dilengkapi dengan reformasi struktural pada partai politik, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi luas kepada publik. Hanya dengan pendekatan multidimensi, praktik politik uang dapat dikurangi secara signifikan, sekaligus memastikan bahwa calon presiden yang muncul adalah hasil kaderisasi yang kredibel dan berintegritas.
