Keuangan.id – 07 April 2026 | Operasi PT Freeport Indonesia mencatat penurunan produksi sebesar hampir 50 persen pada tahun 2025, menurunkan output mineral utama dari sekitar 1,2 juta ton menjadi kurang dari 600 ribu ton. Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran serius bagi pendapatan negara, mengingat Freeport merupakan kontributor utama devisa dari sektor pertambangan, terutama nikel, tembaga, dan emas.
Data internal perusahaan menunjukkan bahwa penurunan produksi dipicu oleh kombinasi faktor teknis, penurunan kadar bijih, serta gangguan operasional yang berkepanjangan. Dampak langsung terlihat pada nilai ekspor mineral Indonesia yang pada 2025 mencatat penurunan sekitar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun sektor lain seperti kelautan tetap tumbuh.
Kontras Kinerja Sektor Pertambangan Lain
Sementara Freeport berjuang mengatasi penurunan output, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) berhasil mencatat kinerja operasional dan keuangan yang solid sepanjang 2025. Produksi nikel matte Vale meningkat menjadi 72.027 metrik ton, naik tipis dari 71.311 ton pada 2024, dan pendapatan perusahaan mencapai US$990,19 juta, naik 4 persen. Laba bersih mencapai US$76,1 juta, meningkat 32 persen berkat efisiensi biaya dan diversifikasi penjualan bijih nikel saprolit.
Keberhasilan Vale menggambarkan bahwa sektor pertambangan Indonesia masih memiliki ruang untuk meningkatkan produktivitas meski berada dalam tekanan harga global. Namun, perbedaan kondisi operasional antara Freeport dan Vale menegaskan adanya disparitas internal yang perlu ditangani oleh pemerintah dan regulator.
Respons Pemerintah dan Dampak pada Sektor Lain
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen menjaga stabilitas ekonomi makro dengan memperkuat sektor-sektor non‑pertambangan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaporkan bahwa produksi laut dan perikanan nasional pada 2025 mencapai 26,25 juta ton, meningkat 3,8 persen dari tahun sebelumnya. Nilai ekspor produk perikanan pula mencapai US$6,27 miliar, mencatat rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Penguatan sektor kelautan diharapkan dapat meredam dampak penurunan devisa dari pertambangan, sekaligus menyediakan alternatif lapangan kerja bagi masyarakat pesisir.
Ketegangan di Papua dan Penempatan Pasukan Keamanan
Penurunan produksi Freeport bersamaan dengan meningkatnya ketegangan di Papua. Pada 7 April 2026, sebanyak 785 personel gabungan TNI‑Polri, didukung Satpol PP dan aparat daerah, dikerahkan untuk mengamankan aksi massa yang menolak operasional PT Freeport di Kabupaten Nabire. Aksi tersebut dipicu oleh tuntutan pengungkapan konflik di Dogiyai serta protes terhadap dampak lingkungan dan sosial pertambangan.
Kapolres Nabire menolak Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) karena tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga aparat keamanan mengambil langkah preventif maksimal. Meskipun aksi damai diizinkan di lokasi yang ditetapkan, larangan pawai jarak jauh tetap diberlakukan.
Proyeksi dan Tantangan ke Depan
Jika tren penurunan produksi Freeport berlanjut, pemerintah diperkirakan akan meningkatkan insentif fiskal dan regulasi untuk menarik investasi baru, sekaligus memperkuat pengawasan lingkungan. Pada sisi lain, Vale berencana mempercepat proyek hilirisasi seperti pomalaa dan HPAL, yang diharapkan selesai pada kuartal III 2026, menambah kapasitas nilai tambah nikel Indonesia.
Secara keseluruhan, penurunan produksi Freeport menjadi sinyal peringatan bagi ketergantungan ekonomi pada satu pemain tambang besar. Diversifikasi sektor, peningkatan efisiensi, serta penanganan isu sosial‑lingkungan menjadi faktor kunci untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional.
Dengan tekanan harga nikel yang masih berfluktuasi, keberhasilan Vale menunjukkan bahwa strategi diversifikasi produk dan pengendalian biaya dapat menjadi model bagi Freeport dan pelaku tambang lainnya. Pemerintah, industri, dan masyarakat harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa penurunan produksi tidak berujung pada krisis sosial atau ekonomi yang lebih luas.
