Keuangan.id – 05 April 2026 | Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih kesulitan mengakses pembiayaan terjangkau. Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara (Bank Sumut) di Medan.
Dede menegaskan bahwa akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau masih menjadi masalah utama bagi pedagang dan pelaku usaha kecil di Sumatera Utara. Karena terbatasnya opsi, sebagian masyarakat beralih ke rentenir meskipun harus menanggung bunga yang jauh lebih tinggi.
- DPR menuntut kebijakan kredit yang lebih ramah masyarakat, khususnya UMKM yang kesulitan akses pembiayaan.
- Regulasi Bank Indonesia membatasi penurunan suku bunga, sehingga sebagian masyarakat beralih ke rentenir dengan bunga tinggi namun proses cepat.
- Solusi tidak hanya tentang penurunan bunga, tetapi juga pendampingan usaha, pelatihan keuangan, dan pengawasan kredit agar pelaku usaha tidak terjebak dalam siklus utang.
Dede menekankan bahwa menurunkan bunga saja tidak cukup. Tanpa pendampingan, pelatihan, dan pengawalan yang tepat, dana yang dipinjam dapat habis cepat dan tidak meningkatkan produktivitas usaha.
Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa kemudahan akses menjadi faktor utama masyarakat memilih rentenir. Proses pencairan yang cepat dan persyaratan yang sederhana dianggap lebih praktis dibandingkan prosedur perbankan yang lebih ketat.
Komisi II DPR mendorong Bank Sumut bersama pemangku kebijakan terkait untuk mencari solusi yang tidak hanya fokus pada skema bunga, melainkan juga mencakup program pendampingan usaha, pelatihan manajemen keuangan, serta pengawasan penggunaan kredit. Upaya ini diharapkan dapat mencegah pelaku usaha terjerat dalam siklus utang berkepanjangan.
