Keuangan.id – 01 April 2026 | BPJS Ketenagakerjaan kembali menjadi sorotan nasional setelah serangkaian kebijakan dan program baru diluncurkan untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial pekerja informal. Dari diskon iuran di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga laporan tegas terhadap Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) yang belum mendaftarkan pekerjanya, serta inisiatif sosial di Majalengka dan program proteksi pekerja rentan di Medan, seluruh langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
Diskon Iuran 50% untuk Pekerja Informal di NTB
Pada awal April 2026, BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTB mengumumkan kebijakan keringanan iuran bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU). Potongan hingga 50 persen diberikan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), khususnya bagi pekerja di luar sektor transportasi. Kebijakan ini berlaku dari April hingga Desember 2026 dan menargetkan petani, pedagang, peternak, serta pekerja mandiri lainnya yang selama ini rentan terhadap risiko kerja namun belum terjangkau jaminan sosial.
Nasrullah Umar, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB, menegaskan bahwa penyesuaian iuran dimaksudkan untuk membuka akses lebih luas tanpa memberatkan biaya. “Melalui penyesuaian iuran ini, kami ingin membuka akses yang lebih luas bagi pekerja informal agar dapat merasakan manfaat perlindungan jaminan sosial tanpa terbebani biaya yang tinggi,” ujarnya. Meskipun iuran dipangkas, manfaat tetap optimal, termasuk layanan kesehatan akibat kecelakaan kerja, santunan tunai, dan santunan kematian bagi ahli waris.
Tantangan Kepatuhan SPPG dalam Pendaftaran Peserta
Meski kebijakan diskon memberikan harapan baru, data terbaru menunjukkan bahwa kepatuhan SPPG dalam mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan masih jauh dari target. Hingga 30 Maret 2026, dari 696 SPPG di seluruh NTB, hanya 490 unit (70,4%) yang telah terdaftar sebagai peserta. Sebaran kepatuhan bervariasi antar wilayah:
- Kota Mataram: 51/57 SPPG terdaftar
- Lombok Barat: 80/95 SPPG terdaftar
- Lombok Utara: 17/26 SPPG terdaftar
- Lombok Tengah: 103/163 SPPG terdaftar
- Lombok Timur: 142/232 SPPG terdaftar
- Sumbawa (kabupaten): 15/22 SPPG terdaftar
- Sumbawa Barat: 8/13 SPPG terdaftar
- Kota Bima: 22/24 SPPG terdaftar
- Kabupaten Bima: 40/48 SPPG terdaftar
- Dompu: 12/16 SPPG terdaftar
Nasrullah Umar menegaskan bahwa kepatuhan harus mencapai 100 persen karena setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan tenaga kerjanya sesuai Undang‑Undang Nomor 24/2011 dan Undang‑Undang Nomor 13/2003. Pemerintah daerah telah melaporkan temuan ini ke pusat dan berjanji akan melakukan pengecekan lapangan satu per satu, bahkan akan melaporkan SPPG yang belum patuh hingga ke Presiden pada Mei 2026.
BPJS Ketenagakerjaan Majalengka: Employee Volunteering untuk Masyarakat
Di Jawa Barat, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Majalengka menampilkan sisi kemanusiaan lewat program employee volunteering. Pegawai kantor cabang secara rutin membagikan sembako kepada warga kurang mampu, menumbuhkan semangat solidaritas internal sekaligus memperkuat hubungan lembaga dengan komunitas sekitar. Kepala Cabang Majalengka, Ardi Nugraha Harahap, menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar aksi sosial, melainkan bagian dari nilai budaya organisasi yang menekankan kepedulian.
Rencana ke depan mencakup agenda tahunan yang lebih terstruktur, menjadikan kegiatan sosial sebagai bagian integral dari strategi CSR BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus meningkatkan citra lembaga di mata publik.
Program Perlindungan Pekerja Rentan di Medan: Inovasi Wali Kota Rico Waas
Di Sumatera Utara, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, meluncurkan skema perlindungan bagi pekerja rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini telah membantu ribuan warga Medan yang mengalami kecelakaan kerja atau kehilangan mata pencaharian akibat kematian. Contoh nyata datang dari keluarga Maria Sitanggang yang menerima santunan pengobatan sebesar Rp254 juta setelah suaminya mengalami kecelakaan kerja, serta keluarga Indra yang memperoleh santunan kematian Rp42 juta.
Inisiatif ini merupakan bagian dari Program Empowering Kepala Lingkungan (Kepling) yang bertujuan memperluas cakupan universal coverage Jamsostek di kota tersebut. Medan menjadi salah satu kota pertama yang mengintegrasikan kebijakan perlindungan sosial dengan program pemberdayaan lingkungan, menandai langkah progresif dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja informal.
Dengan kombinasi kebijakan diskon, penegakan kepatuhan, aksi sosial, dan program inovatif di tingkat kota, BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan dinamika upaya memperkuat jaring pengaman sosial di Indonesia.
Keberhasilan program-program ini akan sangat dipengaruhi pada kemampuan koordinasi antar pemerintah daerah, lembaga penyelenggara, serta partisipasi aktif dari pelaku usaha dan pekerja. Jika semua pihak dapat bersinergi, target perlindungan universal bagi tenaga kerja informal dapat tercapai lebih cepat, membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial.
