Keuangan.id – 11 April 2026 | Desil, sebagai alat ukur kesejahteraan rumah tangga, kembali menjadi sorotan publik setelah muncul kebijakan pembaruan status untuk mempercepat distribusi bantuan sosial (bansos). Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa proses verifikasi dan pembaruan data desil kini dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi resmi atau situs web kementerian, sehingga masyarakat yang berada di golongan paling rentan dapat segera mendapatkan bantuan yang tepat.
Langkah-langkah praktis yang dijabarkan oleh Kemensos meliputi:
- Mengunduh aplikasi Kemensos atau mengakses portal resmi.
- Masuk dengan data KTP dan nomor telepon yang terdaftar.
- Mengisi formulir pembaruan data ekonomi, termasuk pendapatan, aset, dan kondisi pekerjaan.
- Mengunggah dokumen pendukung seperti slip gaji, bukti kepemilikan tanah, atau surat keterangan kerja.
- Menunggu proses verifikasi oleh petugas BPS‑Kemensos yang biasanya memakan waktu tiga sampai lima hari kerja.
Setelah status desil diperbarui, warga dapat memeriksa hasilnya melalui menu “Cek Status Desil” di aplikasi. Jika masuk dalam desil 1 atau 2, mereka berhak atas program bantuan pangan, bantuan uang tunai, serta subsidi listrik dan air.
Sementara itu, di Kota Tomohon, Sulawesi Utara, program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mulai digulirkan pada Selasa mendatang. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti melakukan inspeksi langsung ke rumah milik buruh harian lepas Angli Novry Juan Tendean. Ara menegaskan bahwa renovasi akan dimulai pukul 12.00 siang dan ditargetkan selesai dalam tiga bulan, dengan total 504 unit rumah yang akan diperbaiki tahun ini.
Selama kunjungan, tim BPS melakukan verifikasi ulang data penerima bantuan. Ternyata, beberapa rumah yang tercatat dalam desil 5 seharusnya masuk ke desil 1 atau 2, menandakan bahwa bantuan sebelumnya belum tepat sasaran. Koreksi data ini diharapkan meningkatkan efektivitas alokasi dana BSPS serta mempercepat penurunan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang diperkirakan mencapai 1.000 unit di Tomohon.
Di Jawa Barat, data terbaru menunjukkan tren yang kontradiktif. Angka kemiskinan keseluruhan di Kota Bandung turun dari 3,87 % pada 2024 menjadi 3,78 % pada 2025, setara dengan penurunan sekitar 2.000 jiwa. Namun, jumlah penduduk yang tergolong miskin ekstrem justru meningkat. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, Yorisa Sativa, menjelaskan bahwa pergeseran desil menjadi penyebab utama fenomena ini. “Beberapa rumah tangga yang semula berada di desil 4 atau 5 kini turun ke desil 1 atau 2 karena kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan,” ujarnya pada Jumat, 10 April 2026.
Desil 1‑4 dijadikan patokan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun, data internal Dinsos mengungkap bahwa sekitar 70 000 penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sempat dinonaktifkan dari BPJS Kesehatan karena kesalahan klasifikasi ke desil 6‑10. Upaya reintegrasi yang dipimpin oleh Dinsos bersama BPS berhasil mengembalikan lebih dari 71 000 penerima ke kategori desil 1‑5, memperbaiki akses layanan kesehatan yang sebelumnya terhambat.
Di tingkat nasional, Menteri Sosial Gus Ipul dan Wakil Menteri Agus Jabo menampilkan mobil listrik dalam kunjungan resmi ke Istana, menandakan komitmen pemerintah terhadap transisi energi bersih sekaligus meningkatkan citra modernisasi layanan publik. Meskipun tidak langsung terkait dengan desil, inisiatif ini diharapkan menurunkan beban biaya operasional bagi rumah tangga miskin melalui subsidi energi terbarukan.
Secara keseluruhan, upaya pembaruan data desil, program renovasi rumah di Tomohon, serta perbaikan klasifikasi penerima PBI JK di Bandung menunjukkan sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan Badan Pusat Statistik. Tantangan utama tetap pada keakuratan data dan kecepatan verifikasi, karena kesalahan klasifikasi dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran atau menunda penyaluran.
Jika proses verifikasi dapat dipercepat dan data desil diperbarui secara berkala, diharapkan lebih banyak rumah tangga berada di jalur bantuan yang sesuai, menurunkan angka kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan kualitas hunian bagi jutaan warga Indonesia.
