Keuangan.id – 13 April 2026 | Jakarta, 13 April 2026 – Sidang tindak pidana korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperlihatkan benturan argumen antara mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pokok sengketa adalah klaim kerugian negara senilai Rp1,5 triliun yang muncul dari pengadaan laptop berbasis Chromebook selama tiga tahun anggaran 2020‑2022.
Latar Belakang Kasus
Pengadaan Chromebook menjadi bagian dari program digitalisasi pendidikan yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pada 2022, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuduh Nadiem Makarim dan tiga terdakwa lainnya melakukan korupsi, menyebut total kerugian negara mencapai Rp2,1 triliun. Dari angka tersebut, Rp1,5 triliun diperkirakan berasal dari selisih harga Chromebook yang dianggap “kemahalan”.
Perhitungan BPKP dan Tuduhan Nadiem
Auditor BPKP, Dedy Nurmawan Susilo, menjelaskan bahwa timnya menghitung harga wajar Chromebook sebesar Rp3,67 juta per unit. Perhitungan melibatkan data dari 11 produsen, lima distributor besar, dan margin keuntungan yang dianggap wajar sebesar 15 % untuk semua pihak—produsen, distributor, dan reseller. Dengan metodologi ini, BPKP menyimpulkan kerugian negara sebesar Rp1,5 triliun, terurai menjadi:
| Tahun | Kerugian (miliar Rupiah) |
|---|---|
| 2020 | 127,9 |
| 2021 | 544,6 |
| 2022 | 895,3 |
| Total | 1.567,8 |
Nadiem membantah keabsahan perhitungan tersebut. Dalam jeda sidang, ia menegaskan bahwa BPKP tidak membandingkan harga pengadaan dengan harga pasar, melainkan menggunakan asumsi margin internal yang tidak mencerminkan realitas. Menurut Nadiem, Chromebook yang dibeli pemerintah justru berada di bawah rata‑rata harga pasar untuk spesifikasi yang sama, sehingga seharusnya menghasilkan penghematan, bukan kerugian.
Saksi dan Argumen Auditor
Dedy menegaskan tiga hal utama: pertama, tidak ada produsen yang menjual Chromebook dengan kerugian; harga jual sudah mengandung profit yang wajar. Kedua, proses audit dilakukan secara independen tanpa intervensi pihak manapun, termasuk penyidik Kejaksaan Agung. Ketiga, semua tahapan klarifikasi dilakukan dengan pendekatan membangun kepercayaan, memberi kesempatan luas kepada produsen dan distributor untuk menyampaikan data secara sukarela.
Selama persidangan, Dedy juga menolak tuduhan bahwa tim BPKP menekan atau memaksa penyedia principal. Ia menjelaskan bahwa sebelum klarifikasi, tim selalu menanyakan kesiapan dan kondisi kesehatan responden, serta menyediakan ruang bagi mereka mengirimkan data melalui email atau WhatsApp.
Reaksi Pengadilan dan Implikasi Hukum
Hakim menolak eksepsi yang diajukan Nadiem, memerintahkan lanjutan pembuktian. Jaksa menyoroti bahwa selain kerugian dari Chromebook, terdapat pula pengadaan Chrome Device Management (CDM) senilai USD44,054,426 (sekitar Rp621 miliar) yang dianggap tidak diperlukan. Total kerugian yang dituduhkan kepada Nadiem dan rekan terdakwa mencapai Rp2,1 triliun.
Jika terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke‑1 KUHP.
Analisis Dampak Ekonomi
- Kepercayaan Publik: Kontroversi perhitungan kerugian memicu pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang publik.
- Anggaran Pemerintah: Jika kerugian Rp1,5 triliun memang terjadi, dampaknya akan signifikan terhadap alokasi anggaran pendidikan dan teknologi.
- Pasar Teknologi: Klaim Nadiem bahwa harga Chromebook di bawah pasar dapat meningkatkan persaingan, sementara BPKP menegaskan harga sudah mencerminkan margin wajar.
- Reformasi Pengadaan: Kasus ini mendorong reformasi prosedur lelang dan evaluasi harga, termasuk penggunaan benchmark harga pasar internasional.
Kasus BPKP versus Nadiem menyoroti kompleksitas audit keuangan negara dalam proyek teknologi berskala nasional. Sementara auditor menegaskan metodologi berbasis bukti, mantan menteri menuduh adanya rekayasa. Putusan akhir akan menjadi tolok ukur bagi mekanisme pengawasan keuangan publik di masa depan.
Terlepas dari hasil sidang, perhatian publik kini terfokus pada bagaimana pemerintah meningkatkan transparansi pengadaan, memperkuat independensi auditor, dan mencegah terulangnya dugaan kerugian serupa di sektor lainnya.
