Keuangan.id – 13 Maret 2026 | JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil keputusan drastis dengan menutup sementara 252 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di Sumatera Utara. Penutupan ini bukan sekadar penyesuaian operasional, melainkan didasari oleh dua faktor kunci: tidak adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan tidak terpenuhinya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada fasilitas‑fasilitas tersebut.
Latihan Kualitas dan Kepatuhan Regulasi
BGN menegaskan bahwa setiap dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) wajib memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan lingkungan yang ditetapkan pemerintah. Sertifikat SLHS menjadi bukti bahwa dapur telah lolos inspeksi higienis, sementara IPAL menjamin pengelolaan limbah cair yang tidak mencemari lingkungan sekitar.
Selama inspeksi lapangan yang dilakukan oleh tim satgas BGN, ditemukan bahwa mayoritas dapur yang berada di daerah terpencil Sumut belum melengkapi dokumen SLHS. Bahkan, beberapa dapur tidak memiliki fasilitas pengolahan air limbah yang layak, mengakibatkan potensi pencemaran tanah dan sumber air bersih warga.
Pengalaman Serupa di NTB
Keputusan serupa pernah diterapkan di Nusa Tenggara Barat (NTB) ketika BGN menghentikan sementara pendirian dapur MBG karena kapasitas layanan yang melampaui target penerima manfaat. Di NTB, sebanyak 732 SPPG telah beroperasi, melayani lebih dari dua juta orang, melebihi perkiraan kebutuhan sebesar 2,1 juta. Pengalaman tersebut menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan baik dari sisi kuantitas penerima maupun kualitas fasilitas.
Implikasi Penutupan Sementara
- Penghentian distribusi makanan: Sekitar 252 dapur yang ditutup akan menghentikan sementara penyediaan makanan bergizi kepada anak sekolah, ibu menyusui, balita, dan kelompok rentan lainnya.
- Peningkatan beban dapur lain: Dapur yang masih beroperasi harus menambah kapasitas produksi untuk menutupi kekosongan layanan.
- Peninjauan kembali prosedur pembangunan: Proses perizinan dan pembangunan dapur baru akan diperlambat hingga semua persyaratan terpenuhi.
Langkah BGN ke Depan
BGN telah menyusun rencana aksi tiga tahap untuk mengatasi masalah ini. Pertama, tim inspeksi akan melakukan audit menyeluruh terhadap semua dapur yang belum memiliki SLHS dan IPAL. Kedua, BGN akan menyediakan bantuan teknis dan pendanaan khusus bagi daerah yang kesulitan memenuhi standar tersebut. Ketiga, BGN berjanji meningkatkan transparansi anggaran dan melibatkan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan dalam pengawasan kualitas makanan.
Fathul Gani, Ketua Satgas Program MBG NTB, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Pengawasan tidak hanya tugas pemerintah, melainkan juga melibatkan masyarakat, LSM, dan pemerintah daerah. Kami harus memastikan bahwa setiap piring yang disajikan tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga aman dan bersih,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers.
Reaksi Masyarakat dan Pemerintah Daerah
Berbagai pihak menyambut keputusan BGN dengan rasa prihatin namun mengapresiasi upaya menjaga standar kualitas. Pemerintah Provinsi Sumut menyatakan siap membantu penyediaan SLHS dan pembangunan IPAL dengan alokasi anggaran khusus. Sementara itu, organisasi kepemudaan meminta percepatan proses perizinan agar layanan tidak terganggu terlalu lama.
Para penerima manfaat, terutama sekolah-sekolah, kini harus menyesuaikan jadwal penyediaan makanan sampai dapur yang ditutup kembali beroperasi. Beberapa kepala sekolah melaporkan bahwa mereka akan mengoptimalkan kantin internal sementara menunggu solusi dari BGN.
Dengan langkah tegas ini, BGN berharap dapat menegakkan standar kualitas yang tinggi, melindungi kesehatan publik, serta memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap berkelanjutan dan dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.
Penutupan sementara 252 dapur SPPG di Sumut menandai babak penting dalam upaya meningkatkan standar kebersihan dan lingkungan pada program gizi nasional. Diharapkan, dengan perbaikan infrastruktur dan sertifikasi yang tepat, layanan makanan bergizi akan kembali optimal, menjangkau lebih banyak penerima manfaat tanpa mengorbankan kualitas atau keselamatan.
