Keuangan.id – 18 April 2026 | JAKARTA, 17 April 2026 – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa pembahasan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi telah hampir selesai. Menurutnya, keputusan akhir akan ditentukan setelah koordinasi lanjutan dengan PT Pertamina dan jaringan SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP.
Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi Mendekati Final
Dalam pernyataannya pada Jumat (17/4/2026), Bahlil menyatakan, “Tinggal kita lihat kapan itu dilakukan penyesuaian. Feeling saya, atas dasar rapat‑rapat kami dengan Pertamina maupun badan usaha swasta, sudah hampir selesai.” Penyesuaian tersebut selaras dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang merupakan perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 dan mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2022 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.
Kepmen tersebut mengatur formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran BBM umum, baik bensin maupun solar, yang disalurkan melalui SPBU. Dengan kata lain, harga BBM nonsubsidi akan mengikuti dinamika pasar minyak internasional, bukan ditetapkan secara administratif.
Faktor Dunia dan Kebijakan Pemerintah
Sejak awal April 2026, Pertamina bersama operator SPBU swasta menahan kenaikan harga BBM nonsubsidi meski harga minyak dunia mengalami lonjakan tajam. Konflik antara Amerika Serikat‑Israel dengan Iran memicu peningkatan harga Brent dan West Texas Intermediate (WTI) ke kisaran US$90–US$100 per barel, jauh di atas rata‑rata US$64 per barel pada Januari 2026.
Penahanan harga ini berawal dari pernyataan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pada 31 Maret 2026 yang menegaskan bahwa pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi. Arahan tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan keamanan pasokan dan stabilitas harga energi nasional.
Selain menahan harga, pemerintah juga menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026, memberi sinyal bahwa beban kenaikan harga akan ditanggung oleh sektor nonsubsidi.
Pertamina Menanggung Selisih Harga
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menjelaskan bahwa PT Pertamina akan menanggung selisih antara harga jual BBM nonsubsidi di SPBU dengan harga pembelian minyak mentah internasional selama periode penahanan harga. Kebijakan ini bersifat sementara hingga penyesuaian harga resmi diterapkan.
- Harga jual BBM nonsubsidi di SPBU tetap stabil meski harga minyak dunia naik.
- Pertamina menanggung selisih biaya untuk menjaga kestabilan pasar domestik.
- Penyesuaian akhir akan didasarkan pada formula yang diatur dalam Kepmen No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022.
Dengan menanggung selisih tersebut, Pertamina berupaya menghindari dampak inflasi pada konsumen, terutama pada sektor transportasi dan industri yang sangat bergantung pada bahan bakar.
Implikasi Ekonomi dan Harapan Konsumen
Stabilitas harga BBM nonsubsidi selama masa transisi diperkirakan akan menahan tekanan inflasi konsumsi, mengingat BBM merupakan komponen utama dalam perhitungan indeks harga konsumen (IHK). Analis ekonomi menilai bahwa kebijakan penahanan harga bersama penanggung selisih oleh Pertamina dapat memberikan ruang napas bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan strategi produksi dan logistik tanpa harus menanggung lonjakan biaya bahan bakar secara tiba‑tiba.
Namun, para pengamat juga mengingatkan bahwa penyesuaian akhir tetap diperlukan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang berubah. Jika harga minyak dunia terus berada di level tinggi, beban selisih yang ditanggung Pertamina akan semakin besar, berpotensi memengaruhi profitabilitas BUMN tersebut.
Secara keseluruhan, langkah pemerintah dan ESDM dalam menunda kenaikan harga BBM nonsubsidi serta menanggung selisih harga mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan keuangan perusahaan energi nasional.
Keputusan akhir penyesuaian harga diperkirakan akan diumumkan dalam beberapa minggu mendatang, setelah evaluasi menyeluruh atas data pasar dan dampak fiskal. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan memantau informasi resmi dari Kementerian ESDM serta PT Pertamina.
