Keuangan.id – 15 Maret 2026 | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen Indonesia untuk mempercepat transisi energi dalam pidatonya di Indo‑Pacific Energy Security Ministerial and Business (IPEM) Forum di Tokyo, 15 Maret 2026. Ia mengungkapkan bahwa Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dapat direvisi secara dinamis untuk mengakomodasi target ambisius pemerintah dalam mengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta meningkatkan peran pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
Revisi RUPTL sebagai Landasan Kebijakan Energi
Menurut Bahlil, RUPTL bukanlah dokumen statis. “Kita harus memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan rencana penyediaan listrik dengan realitas pasar energi global serta kebutuhan domestik,” ujarnya. Pemerintah berencana mengajukan perubahan regulasi yang memungkinkan percepatan pembangunan PLTS hingga mencapai 100 gigawatt (GW) dalam jangka pendek, sekaligus mengintegrasikan kapasitas PLTP yang masih berada di bawah pemanfaatan optimal.
Penggantian PLTD Diesel dengan PLTS: Langkah Konkret
Indonesia saat ini masih mengandalkan hampir 20 GW kapasitas PLTD diesel, terutama di wilayah terpencil. Bahlil menegaskan bahwa operasional PLTD akan dihentikan secara bertahap dan digantikan oleh instalasi PLTS yang lebih ramah lingkungan. “Program PLTS 100 GW menjadi prioritas utama, tidak hanya untuk mengurangi emisi karbon tetapi juga untuk menurunkan biaya operasional listrik di daerah‑daerah yang selama ini bergantung pada diesel,” jelasnya.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan 100 GW energi surya sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber energi nasional. Pemerintah telah menyiapkan insentif fiskal, tarif pembelian listrik (feed‑in‑tariff) yang kompetitif, serta kemudahan perizinan untuk mempercepat investasi swasta dan BUMN di sektor surya.
Peran PLTP dalam Menyokong Ketahanan Energi
Selain PLTS, Bahlil menyoroti potensi energi panas bumi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Indonesia, sebagai negara dengan cadangan panas bumi terbesar di dunia, memiliki peluang untuk menambah kapasitas PLTP secara signifikan. “Kita akan meninjau kembali RUPTL untuk memasukkan proyek‑proyek PLTP baru, khususnya di wilayah Sumatera, Jawa Barat, dan Sulawesi Tengah,” kata Bahlil.
Pengembangan PLTP diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi, tetapi juga memberikan kontribusi stabilitas pasokan listrik yang tidak bergantung pada kondisi cuaca seperti pada PLTS.
Kolaborasi Internasional dan Kemandirian Energi
Dalam forum tersebut, Bahlil menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara Indo‑Pasifik. Ia mencatat bahwa Indonesia telah mengirimkan 150 kargo LNG pada tahun 2025 dan setengah pasokan batu bara dunia, menunjukkan peran strategis Indonesia dalam pasar energi global. Namun, ia juga menegaskan bahwa kemandirian energi domestik tetap menjadi prioritas utama, terutama dalam menghadapi ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga energi.
“Jika impor minyak tidak dapat terjamin, kami akan meningkatkan porsi biodiesel berbasis minyak kelapa sawit (CPO) dan mengoptimalkan sumber daya lokal,” tambahnya. Kebijakan ini sejalan dengan program BBM Satu Harga, Listrik Desa (Lisdes), dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang bertujuan memastikan akses energi terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Implikasi bagi Investor dan Industri
Revisi RUPTL dan percepatan proyek PLTS serta PLTP membuka peluang investasi baru bagi sektor swasta. Pemerintah berkomitmen menyediakan skema pembiayaan yang menarik, termasuk green bonds, serta memperkuat mekanisme jaminan proyek. Bagi perusahaan energi, transisi ini berarti penyesuaian portofolio aset, peningkatan kapasitas teknis dalam bidang energi terbarukan, dan peluang ekspansi ke pasar regional.
Secara keseluruhan, langkah-langkah ini diharapkan dapat menurunkan emisi CO₂, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Dengan agenda ambisius yang telah dipaparkan, Bahlil menutup pidatonya dengan catatan optimis: “Indonesia siap menjadi contoh negara kepulauan yang berhasil mengintegrasikan energi bersih tanpa mengorbankan stabilitas pasokan listrik bagi rakyat.”
