Keuangan.id – 15 April 2026 | Setiap tahunnya, tanggal 1 April menjadi panggung utama bagi para kreator lelucon daring yang menguji batas kepercayaan publik. Tahun 2026 tidak terkecuali. Sebanyak tujuh hoaks paling viral menyebar luas di media sosial, menimbulkan kebingungan, hingga mengundang tindakan pencegahan dari lembaga resmi. Berikut rangkaian hoaks yang paling menonjol, lengkap dengan fakta yang sudah dibuktikan oleh tim cek fakta.
1. Pendaftaran CPNS Kementerian Keuangan 2026 yang Konon Sudah Dibuka
Video pendek beredar di TikTok pada 13 April 2026 menampilkan poster berwarna cerah yang mengklaim pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Keuangan resmi dibuka. Poster tersebut menyertakan link bio yang mengarahkan pengguna ke halaman permintaan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telepon. Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada jadwal pendaftaran resmi hingga akhir Mei 2026, dan link tersebut merupakan upaya phishing yang bertujuan mencuri data.
2. Pemutihan Pajak Kendaraan Gratis Secara Online
Sejumlah akun TikTok, termasuk @kantorsamsat12, menyebarkan klaim bahwa Korlantas Polri akan memberikan layanan pemutihan pajak kendaraan bermotor secara gratis mulai 8 April hingga 29 Mei 2026. Klaim tersebut menyertakan foto dokumentasi lama kegiatan Korlantas sebagai upaya memperkuat kredibilitas. Korlantas Polri melalui laman resminya membantah keras, menyatakan tidak ada kebijakan pemutihan pajak kendaraan pada tahun tersebut. Pemerintah memang telah menghapus bea balik nama mobil bekas, namun tidak ada program gratis pajak atau plat nomor.
3. Artikel Palsu Jokowi Memerintahkan Penggulingan Presiden Prabowo
Sebuah screenshot artikel yang mengklaim mantan Presiden Joko Widodo menyerukan penggulingan Presiden Prabowo beredar luas di platform X pada 6 April 2026. Tulisan tersebut menampilkan judul sensasional dan menambahkan narasi provokatif. Tim cek fakta mengidentifikasi bahwa sumber asli tidak pernah memuat pernyataan semacam itu; gambar tersebut merupakan hasil edit yang dimanipulasi untuk menimbulkan kepanikan politik.
4. Hoax Denda Rp 20 Juta Jika Tidak Mematikan Kulkas di Malam Hari
Di Facebook, akun anonim membagikan gambar artikel yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengeluarkan peraturan denda Rp 20 juta bagi warga yang tidak mematikan kulkas dan lampu pada malam hari. Klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum dan tidak tercantum dalam regulasi energi nasional. Cek fakta menegaskan bahwa pernyataan tersebut sepenuhnya fiktif dan bertujuan menimbulkan kekhawatiran tentang kebijakan energi yang tidak realistis.
5. Donald Trump Mengundurkan Diri dari Jabatan Presiden AS pada 1 April
Berita palsu yang mengabarkan bahwa mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengundurkan diri pada tanggal 1 April 2026 menyebar melalui media sosial internasional. Tidak ada catatan resmi atau pernyataan resmi dari kantor kepresidenan AS. Laporan tersebut jelas merupakan contoh klasik hoaks politik yang memanfaatkan momentum April Mop untuk menambah sensasi.
6. Hoax Layanan TransJakarta Gratis Seluruh Hari
Sebuah postingan viral menyebutkan bahwa TransJakarta akan menyediakan layanan bus gratis 24 jam selama seminggu penuh mulai 15 April 2026. Klaim tersebut tidak pernah diumumkan oleh PT TransJakarta atau Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Pemerintah kota menegaskan bahwa tidak ada alokasi anggaran untuk program tersebut, sehingga publik diperingatkan agar tidak terjebak dalam penipuan tiket atau aplikasi palsu.
7. Hoax “Pembebasan BBNKB” untuk Semua Kendaraan Bekas
Selain hoaks pemutihan pajak, muncul pula rumor bahwa Pemerintah akan menghapus Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk semua kendaraan bekas secara permanen. Rumor ini mengacu pada peraturan lama yang memang mengatur BBNKB hanya untuk kendaraan baru, namun tidak ada kebijakan baru yang memperluas pembebasan tersebut. Kementerian Perhubungan menolak kabar tersebut dan menegaskan bahwa biaya BBNKB tetap berlaku sesuai peraturan yang berlaku.
Kesimpulannya, fenomena April Mop 2026 menegaskan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Lembaga resmi seperti Korlantas Polri, Kementerian Keuangan, dan tim cek fakta terus memperingatkan publik agar tidak terjebak dalam penipuan yang dapat mencuri data pribadi atau menimbulkan kepanikan sosial. Masyarakat disarankan untuk selalu memeriksa sumber, mengandalkan kanal resmi, dan melaporkan konten yang meragukan.
